REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi diperkuat sehingga dirinya juga dengan tegas menolak adanya upaya revisi Undang-Undang terkait dengan pemberantasan korupsi di Tanah A... read more
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai, RUU Tax Amnesty bukanlah cara yang bijak untuk menyelesaikan persoalan pajak perusahaan-perusahaan besar. Seharusnya, pemerintah lebih mementingkan rasa keadilan bagi rakyat yan... read more
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai, RUU Tax Amnesty bukanlah cara yang bijak untuk menyelesaikan persoalan pajak perusahaan-perusahaan besar. Seharusnya, pemerintah lebih mementingkan rasa keadilan bagi rakyat yan... read more
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritisi adanya pasal kretek dalam RUU Kebudayaan. Dirinya menyayangkan kretek dimasukan dalam kategori budaya Indonesia dengan tanpa pertimbangan yang matang. ”PKS sendiri menola... read more
VIVA.co.id – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengaku menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) soal kretek sebagai budaya leluhur. Hal ini berkenaan dengan konten dan prosedur kretek yang kurang pas dimasukkan dalam kategori warisan leluhur. Menuru... read more
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan bencana asap yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan membuat generasi muda Indonesia lemah. Apalagi, kata dia, kondisi asap sampai saat ini belum juga membaik, dan justru mal... read more
VIVA.co.id – MPR RI menerima delegasi DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Gedung Nusantara 3 Lantai 9. Hal ini berkenaan dengan Audiensi DPP IMM dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Hidayat menjelaskan beberapa permasalahan yang harus di... read more
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menjelang Sidang Tanwir di Manado, Sulawesi Utara, 28 hingga 31 Oktober 2015, Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan audensi dengan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Kedatangan delegasi IMM yang dip... read more
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menegaskan tidak ada jaminan setelah batasan 12 tahun, kepolisian dan kejaksaan mampu diandalkan dan dipercaya melakukan pemberantasan korupsi seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan K... read more
Jakarta (ANTARA News) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak sepakat pada usulan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin keberadaan lembaga antikorupsi itu hanya sampai 12 tahun mendatang. Sejumlah fraksi di... read more